AnalisaPos.com, Pesisir Barat -Dalam rangka memaksimal pencegahan pelanggaran tahapan Pemilu 2024 dan jelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu Pesisir Barat gelar rapat koordinasi (Rakor) pengawasan bersama sejumlah Stocholder terkait di Hotel Sartika Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (20/6/2023).
Rakor pengawasan bersama tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan Partai Politik (Parpol) Organisasi Kepemudaan serta ormas keagamaan.
" Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait pengawasan pemuktahiran data pemilih," Ungkapnya Heri Kiswanto, Ketua Bawaslu Pesisir Barat.
Pada kesempatan tersebut, Bawaslu Pesisir Barat menghadirkan Siti Khoiriah Dosen Fakultas Hukum Unila, Anggota Bawaslu Lampung Karno Ahmad Satarya dan Anggota KPU Pesisir Barat, Marten Effendi selaku pemateri.
"Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa, keberhasilan atau
kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor termasuk peserta dan penyelenggara Pemilu," ucap Siti Khoiriah dalam materinya.
Menurutnya, untuk mewujudkan Pemilu yang bersih dan transparan ada tiga lembaga yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk melaksanakannya.
Tiga lembaga tersebut yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Namun kata dia, pada proses penyelanggaraan tidak cukup hanya diserahkan kepada ketiga lembaga tersebut saja.
Tapi harus melibatkan seluruh
elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders).
" Jadi setiap warga negara itu memiliki hak untuk ikut mengawasi berjalannya proses Pemilu," kata dia.
" Sebenarnya jika semua pemangku kepentingan tertib dengan aturan yang ada, maka mewujudkan Pemilu yang jujur dan bersih itu tidaklah sulit," sambungnya.
Tetapi pada kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan, untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan bersih itu dibutuhkan kerjasama antar Stocholder termasuk dari ormas kemasyarakatan.
" Karena Pengawas pemilu itu jumlah anggotanya sangat terbatas tidak mungkin akan maksimal tanpa bantuan dari masyarakat," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Anggota Bawaslu Lampung Karno Ahmad Satarya mengatakan, pada pada tanggal 21 Juni besok Daftar Pemilih Tetap akan ditetapkan oleh KPU.
Untuk itu ia mengimbau agar semua Stocholder terakit agar ikut mengawasi daftar pemilih tersebut.
" Ada beberapa isu kursial yang paling sering dimasalahkan dalam daftar pemilih itu diantaranya pemilih meninggal,pemilih di bawah umur dan pindah domisili," bebernya.
Kewenangan untuk mencoret nama warga yang sudah meninggal ini ada di Dinas Penduduk dan catatan sipil bukan di KPU.
Maka masyarakat juga harus aktif untuk segera melapor jika ada warga yang telah meninggal dunia agar bisa ditindaklanjuti.
" Kalau ada masyarakat yang meninggal tidak dihapus maka konsekuensinya terhadap logistik surat suara yang rentan disalahkan gunakan," imbuhnya.
Isu lainya yang sering muncul yakni terkait daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat atau bukan penduduk setempat.
Dikarenakan petugas pengawas pemilu ini jumlahnya sangat terbatas dan tidak mungkin bisa terawasi semua jika tanpa sumbangsih dari semua Stocholder dan masyarakat.
" Sekali lagi mari kita awasi bersama tahapan Pemilu ini demi mewujudkan Pemilu yang jujur, bersih dan berkualitas," pungkasnya.
