Bawaslu Undang Camat Peratin Se-Kabupaten Pesisir barat, Narasumber Kejaksaan Dan Kepolisian
Analisapos.com, Pesisir Barat - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesisir Barat menggelar Rapat Koordinasi Fasilitasi Gakkumdu tahapan masa kampanye pada pemilu tahun 2024 mendatang yang bertempat di Sartika Guesthouse Hotel Krui pada Kamis, 14/12/2023.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat se-Kabupaten Pesisir Barat, Panwaslu Kecamatan, Ketua dan Sekretaris APDESI, serta Seluruh Peratin/Kepala Desa Se-Kabupaten Pesisir Barat.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partipasi Masyarakat, dan Humas, Ayu Megasari, S.S., M.IP yang juga anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. Mengatakan Tahapan pemilu 2024 sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 dan pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan 14 Februari 2024.
"Pelaksanaan Pemilu 2024 bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa ini. Suksesnya pelaksanaan pemilu tentu atas peran semua pihak, salah satunya adalah peran pemerintahan desa".
Pemerintahan desa memiliki peranan penting di mana posisi Kepala Desa dan Perangkatnya akan menjadi incaran peserta pemilu dalam mencari dukungan maka netralitas dalam kegiatan kampanye dan dukungan peserta pemilu tertentu seperti yang di atur dalam UU 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan diatur dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.
Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye mempunyai kewajiban untuk mencegah dan menindak terhadap pelanggaran yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye.
Kegiatan kemarin merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap pelanggaran netralitas Kepala desa dan perangkat. Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berharap untuk dapat bekerja sama dengan kepala desa dan jajaranya dalam mensukseskan pemilu 2024.
Ayu juga menyampaikan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat dalam Pemilu 2024.
"Dengan tujuan dan harapan kepada seluruh elemen pada pesta demokrasi yang akan berlangsung pada Tahun 2024 mendatang, mampu menciptakan budaya demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Kita jadikan Pancasila sebagai pedoman untuk menyambut dan melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah pada tahun 2024, Karena dengan pancasila dapat mempersatukan untuk perubahan dan kemajuan".
Kegiatan ini merupakan ajang pemersatu bagi visi misi pengawasan dalam Pemilu dan Pemilihan kepala daerah sehingga perbedaan makna dan tujuan yang muncul dapat disatukan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.
