ANALISAPOS.COM- Tindak lanjuti keluhan masyarakat terkait isu penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 yang dinilai banyak kejanggalan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat gelar hearing bersama BKSDM setempat.
Hearing ini dilakukan sebagai respon DPRD Pesisir Barat terhadap problem seleksi PPPK yang terjadi.
Dalam rapat yang dihadiri PJ Sekdakab Pesisir Barat, Jon Edward, Inspektorat Pesisir Barat dan BKSDM itu, DPRD Pesisir Barat mempertanyakan sistem dan persyaratan peserta PPPK tersebut.
"Kenapa banyak orang yang diterima menjadi PPPK, tapi dia tidak masuk-masuk lagi bekerja, termasuk yang viral akhir-akhir ini," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Pesisir Barat, Aliyudiem, Jumat (10/1/2025).
Dikatakannya, berdasarkan laporan masyarakat ada Tenaga Kontrak daerah (TKD) yang tidak pernah masuk bekerja tetapi mendapatkan rekomendasi dari atasan tempat ia bekerja.
Hal ini harus dijelaskan karena telah menjadi sorotan masyarakat dan dipermasalahkan oleh rekan kerjanya yang lain.
"Ada yang sudah berhenti sejak 2 tahun lalu diterima, ada juga yang sudah tidak pernah masuk-masuk lagi juga diterima, problem ini yang dipertanyakan masyarakat," ujarnya