Bupati Dedi Irawan dan Wabup Irawan Topani Sidak Lokasi Relokasi RSUD yang Menuai Pro Kontra

Dokumen: Saidal Arif
Bupati Dedi Irawan bersama Wakil Bupati Irawan Topani melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi yang direncanakan sebagai tempat relokasi Rumah Sakit Umum Daerah

ANALISAPOS.COM, Pesisir Barat-Bupati Dedi Irawan bersama Wakil Bupati Irawan Topani melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi yang direncanakan sebagai tempat relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Muhamad Thohir yang hingga kini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, Jumat (7/3/2025). 

Dalam melakukan sidak itu Bupati dan Wabub didampingi oleh Pj Sekdakab Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, Kepala Dinas PUPR, Tanwir dan Kepala Dinas Kesehatan Wike Wijayanti. 

Diketahui rencana relokasi RSUD ini merupakan rancangan oleh pemerintah daerah sebelumnya. 

Namun, keputusan untuk merelokasi RSUD ini sendiri hingga kini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat setempat, terutama terkait dengan  aksesibilitas, serta keberlanjutan pembangunanpembangunan ditengah defisit anggaran yang sedang menimpa kabupaten termuda di Lampung tersebut. 

Untuk itu pentingnya bagi Pemerintah yang baru untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang selama ini mengkritisi rencana relokasi RSUD ini. 

Dalam sidak itu Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan sempat mempertanyakan kepada pihak RSUD dimana denah pembangunan yang kurang sesuai dengan realita yang ada dilapangan. 

Dimama dalam denah itu tidak terdapat rumah terdampak, namun pada kenyataannya ada beberapa rumah warga yang akan terdampak. 

"Kita lihat sendiri realitanya, siapa yang bilang  tidak kena rumah warga," Ungkap Bupati. 

Sementara itu Pj Sekdakab Pesisir Barat, Tedi Zadmiko mengatakan, peninjauan ini dilakukan dalam rangka memastikan perkembangan pengerjaan proses landclearing relokasi RSUD tipe D ke tipe C yang merupakan bantuan dari Pemerintah pusat. 

"Hasilnya bahwa pengerjaan proses landclearing itu bisa dikatakan masih sangat minim dan kecil kemungkinan untuk bisa dirampungkan hingga 14 Maret sesuai dengan petunjuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," ungkap Pj. Sekda, Tedi Zadmiko.

Dijelaskannya, minimnya ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor utama lambatnya proses pengerjaan landclearing. 

Dimana dari perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 32 Milyar, Pemkab Pesisir Barat hanya mampu menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 Milyar. Itu juga belum termasuk perhitungan jika ada rumah warga yang masuk dalam area pembangunan. 

Menyikapi hal ini lanjutnya, Bupati, Dedi Irawan telah menginstruksikan pihaknya untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov Lampung melalui Dinkes Provinsi Lampung, termasuk berkoordinasi ke Gubernur Lampung secara langsung. 

"Harapannya Pemprov Lampung bisa memberikan bantuan tambahan anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan dalam hal pengerjaan landclearing lahan rumah sakit," Bebernya. 

#Pesisir_Barat